Sekda Kepri Ajak Pegawai Pemprov Dukung Kebijakan Pemerintah

0
162

TANJUNGPINANG, ACIKEPRI.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Riau H.TS. Arif Fadillah mengajak seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri dari Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Eselon III dan IV, Pegawai Negeri Sipil (ASN), Pegawai Tidak Tetap (PTT) hingga Tenaga Harian Lepas (THL) untuk bersama mendukung Kebijakan dan program pemerintah dalam pembangunan di Kepri.

”Semua kita harus mendukung kebijakan Bapak Plt. Gubernur untuk bersama membangun. Kita harus satu visi dan satu konsep agar pembangunan ke depan lebih baik,” ujar Arif saat memberikan sambutan pada acara Penandatangan Perjanjian Kinerja dan Fakta Integritas Anti Narkoba Seluruh Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepri di Aula Wan Sri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin (13/01/2020).

Turut hadir pada kesempatan ini Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kepulauan Riau HM Hasbi, Kepala OPD, Pejabat eselon III dan IV, ASN, PTT serta THL di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulaian Riau.

Bentuk dukungan tersebut salah satunya adalah dengan melakukan penandatangan perjanjian kinerja dan pakta integritas anti narkoba yang dilaksanakan pada hari ini, yang diharapkan akan terus memacu kinerja semua pegawai dan menghindarkan pegawai dari bahaya narkoba.

”Kita ASN adalah mesin yang menggerakkan jalannya pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan tentunya kita butuh aparatur yang sehat jasmani dan jernih pikiran. Hal ini bisa kita peroleh jika kita menjauhi narkoba. Dengan jauh dengan narkoba kinerja kita akan lebih baik sehingga program dalam mensejahterakan masyarakat bisa segera tercapai,” kata Arif.

Lebih lanjut Arif menerangkan bahwa Kepri saat ini adalah basis terbesar ketiga untuk pintu masuk dan penyebaran narkoba. Oleh karena itu Arif menegaskan agar setiap pegawai tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dan ikut melindungi saudara, teman dan keluarga agar tidak mengonsumsi narkoba yang sifatnya merusak dan tentunya sangat merugikan.

”ASN jangan sampai terlibat, karena kalau terlibat maka akan dipecat secara langsung tidak dengan hormat. Bahkan walaupun sudah direhabilitasi tidak akan diterima lagi sebagai ASN. Makanya sangat rugi sekali jika terlibat barang haram tersebut,” tegas Arif.

Sementara itu terkait kinerja, Arif mengingatkan kepada semua pegawai untuk mempelajari dan memahami aturan dan ketentuan yang berlaku. Setiap ASN dituntut setiap saatnya terus meningkatkan kinerjanya yang akan dipantau melalui aplikasi SIMANJA.

”Kepada semua kepala OPD agar terus memantau kinerja para eselon dan stafnya dalam melaksanakan setiap pekerjaan. Saya harap kinerja secara keseluruhan dari Pemerintah Provinsi Kepri semakin membaik agar penilaian LAKIP dari Kemenpan RB pada tahun lalu yang nilainya BB, Bisa mencapai nilai A pada tahun ini,” harapnya.

Plt Gubernur H Isdianto menegaskan sikap Pemprov Kepri untuk tak memberi toleransi dan kompromi kepada pegawai yang terlibat narkoba. Mereka yang terlibat, langsubg diberi sanksi displin tingkat berat pemberhentian dengan tidak hormat alias dipecat.

”Semua pegawai harus menandatangani Fakta Integritas Anti Narkoba. Kalau terlibat, akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat,” kata Isdianto, di Jakarta, Minggu (12/1). Memasuki tahun 2020, Isdianto memerintahkan semua pegawai untuk menandatangani fakta integritas itu. Fakta integritas itu berisi tiga poin yang ditandatangani pegawai dan Kepala OPD terkait.
Poin-poinnya, pertama tidak akan melibatkan diri baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyalahgunaan narkotika dan barang terlarang sejenis lainnya. Kedua berperan aktif dalam upaya pencegahan, pemberantasan, narkoba di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja.

Ketiga, mematuhi terhadap segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Narkoba, Psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza).
Terakhir, bersedia dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara, apabila melakukan perbuatan penyalahgunaan Napza. Isdianto minta tiap OPD segera menyelesaikan penandatangan Pakta Integritas itu. Jika ada pegawai yang tak ingin menandatangani, Isdianto minta segera dilaporkan. Karena penandatanganan ini wajib untuk semua pegawai.

”Di situ ada penegasan bahwa langsung diberhentikan dengan tidak hormat. Kita harus tegas dari instansi sendiri. Karena setiap menghadiri acara yang anak muda pelajar dan mahasiswa, saya selalu mengatakan untuk menjauhi dan memerangi narkoba,” kata Isdianto.

Dalam kunjungannya ke sekolah-sekolah, Isdianto memang selalu mengajal pelajar untuk mengatakan tidak pada narkoba. Karena, pelaku kejahatan narkoba akan mencoba dengan berbagai cara untuk menjerumuskan siapapun mengalami ketergantungan dengan narkoba.(lb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.