Karimun – Terkait permasalahan sulitnya proses mendapatkan SLOT/Trayek khususnya melalui Perbadanan Pengangkutan Awam Johor (PAJ) Malaysia sehingga diduga menimbulkan Monopoli dari salah satu perusahaan yang sudah berjalan dan juga mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang merugikan kepentingan perusahaan lain khususnya perusahaan-perusahaan Putera Daerah Karimun dan mendapat sorotan dari organisasi masyarakat Kerukunan Pemuda Karimun (KPK).
Organisasi masyarakat Kerukunan Pemuda Karimun (KPK) sebelumnya meminta Bupati Karimun dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Balai Karimun untuk menutup Sementara Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun Indonesia, ke Terminal Kukup Pontian Johor Malaysia.
Laporan konflik Dugaan terjadinya Indikasi Penghambatan dan Monopoli Usaha untuk mendapatkan SLOT/Trayek dalam mengoperasikan Kapal Ferry Angkutan Penumpang untuk Trayek Pelabuhan Tanjung Balai Karimun ke Terminal Feri Antarabangsa Kukup (TFAK) Pontian Malaysia dan Terminal Puteri Harbour Johor Malaysia terhadap perusahaan lain khususnya Putera Daerah Karimun tersebut disampaikan oleh ketua Umum Kerukunan Pemuda Karimun (KPK) Mardana Surya Karma pada pertemuan kami dengan Bapak Bupati Karimun bersama Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Balai Karimun pada tanggal 18 Januari 2023 di Rumah Dinas Bupati Karimun.
Dan selanjutnya Senin, 13 Maret 2023 pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat kantor, kembali KSOP Kelas I Tanjung Balai karimun bersama Bupati karimun yang diwakili oleh Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Karimun , Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Balai Karimun, Kepala Dinas Perhubungan yang diwakili oleh Kepala Bidang Angkutan Pelayaran Kabupaten Karimun, Kepala Kepolisian Kawasan Pelabuhan Kabupaten Karimun, Dewan Pimpinan Pusat Kerukunan Pemuda Karimun (KPK), Ketua DPC INSA Karimun, Pimpinan PT. Rempak Karimun Indonesia, Pimpinan PT. Balai Samudra Makmur, serta Pimpinan PT. Lintas Jakarta Bunguran menggelar Rapat Bersama.
ketua Umum Kerukunan Pemuda Karimun (KPK) Mardana Surya Karma saat dikonfirmasi via wa mengatakan bahwa benar ianya rapat bersama dengan KSOP dan Instansi serta pihak terkait lainnya pada Senin 13 Maret 2023 melanjuti Rapat pertemuan sebelumnya.
“ Benar kita rapat bersama dengan KSOP dan Instansi serta pihak terkait lainnya pada Senin 13 Maret 2023 kemaren, dimana hasil kesepakatan bersama rapat tersebut ada dua hal yang kami sampaikan : Pertama, agar pemerintah daerah dapat memfasilitasi terkait Kurator dan PAJ Malaysia untuk dapat segera memverifikasi Perusahaan-perusahan yang sudah mengajukan SLOT/Trayek Karimun-Kukup di karenakan terlalu lama tidak ada tanggapan dan Kedua, agar Bupati Karimun dapat mengintruksikan Kepala KSOP untuk mencabut SLOT/Trayek yang sudah berjalan, dalam Status KEPAILITAN karena dapat menimbulkan konflik serta berindikasikan monopoli bisnis,” tegas Mardana Surya Karma.
“ Dengan kesepakatan itu kita juga mempertegas bahwa pemerintah daerah dapat menindaklanjuti paling lambat 5 (lima) hari hasil rapat yang berlangsung. Apabila dalam waktu yang sudah di sepakati kami dari Kerukunan Pemuda Karimun (KPK) akan mengambil SIKAP TEGAS terkait dengan Permasalahan ini yang menimbulkan Konflik di Karimun Bumi Berazam ini ,” lanjutnya lagi.
“ Pihak Kurator Roni Sianturi dan kawan-kawan terkesan tidak punya niat baik untuk datang hadir dalam rapat yang sudah di undang oleh KSOP dan pemerintah daerah dengan tujuan untuk menjelaskan kenapa mereka sepertinya mengobok-obok memicu kekacauan di bumi berazam ini, bermain di bawah hukum yang seenaknya mereka buat. Kurator dan pengusaha yang sudah berjalan sekarang harus di laporkan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) supaya di tindak sampai ke akar-akarnya ,” tutup Mardana Surya Karma kesal.
Sampai berita ini rilis, baik Bupati karimun maupun pihak KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun belum dapat ditemui untuk di Konfirmasi. (Hariono)
Komentar