Tanjungpinang – Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, SE., MM, meminta pemerintah memberlakukan moratorium penerbitan izin baru untuk perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pertambangan di Pulau Lingga, Kabupaten Lingga.
Menurut Wahyu, selama masa moratorium pemerintah perlu melakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan yang telah berinvestasi di sektor perkebunan maupun pertambangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh aktivitas investasi tidak memberikan dampak negatif terhadap masyarakat maupun lingkungan di Pulau Lingga.
“Saya mendorong adanya moratorium dan lakukan audit. Kalau setelah audit tidak ada dampak negatif, baru moratoriumnya dicabut,” kata Wahyu, dalam keterangannya.
Ia mengungkapkan, usulan tersebut muncul setelah menerima berbagai pengaduan masyarakat terkait adanya gesekan antara pelaku usaha dengan warga di sejumlah wilayah di Pulau Lingga.
Karena itu, Wahyu meminta seluruh persoalan yang muncul segera diselesaikan melalui dialog yang menguntungkan semua pihak. Ia juga menyoroti sejumlah isu yang menurutnya perlu mendapat perhatian, seperti realisasi kebun plasma bagi masyarakat hingga reklamasi pascatambang.
“Saya minta diselesaikan dulu mulai dari perkebunan plasma hingga nasib reklamasi pascatambang,” ujarnya.
Selain menyoroti sektor investasi, Wahyu juga mengusulkan penguatan identitas budaya di Kabupaten Lingga. Ia mendorong agar seluruh desa dan kelurahan di daerah tersebut berstatus sebagai Desa Adat.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mempertahankan Lingga sebagai Bunda Tanah Melayu yang memiliki kekayaan adat dan budaya.
“Sebagai Bunda Tanah Melayu, saya mengusulkan agar setiap desa atau kelurahan berubah status menjadi Desa Adat. Seluruh investasi dan pembangunan harus bersandikan adat dan budaya Melayu,” katanya. (Sianipar)
Editor: Juliadi
Komentar