Dalam sambutannya, Menteri Hadi Tjahjanto menjelaskan empat isu utama yang akan menjadi fokus dalam Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) Summit 2023.
Salah satu isu yang dia soroti adalah sengketa lahan yang masih berlangsung di Sumatera Utara, khususnya masalah PTPN yang belum terselesaikan di Simalingkar.
“Sampai saat ini masalah PTPN masih belum diselesaikan di Simalingkar (Sumut), Mari kita kejar,” ajak Hadi Tjahjanto.
Selain itu, Hadi Tjahjanto juga mencatat bahwa Kantor Staf Presiden (KSP) telah menerima banyak pengaduan masyarakat mengenai sengketa tanah, dan ini memerlukan tindak lanjut segera.
Dia mempertanyakan apakah keluhan tersebut hanya akan terus bertumpuk tanpa tindakan, dan mengingatkan bahwa pembiaran terhadap masalah ini adalah dosa.
Menteri Hadi Tjahjanto mengakui bahwa penyelesaian sengketa lahan merupakan tantangan yang kompleks dan melibatkan berbagai instansi.
Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya menghilangkan ego sektoral di antara lembaga dan kementerian untuk menyelesaikan masalah ini.
GTRA Summit 2023 di Kabupaten Karimun mengusung tema “Transformasi Reformasi Agraria: Mewujudkan Kepastian Hukum, Keberlanjutan Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat.” Tema ini dipilih karena masih banyaknya masalah pertanahan yang memengaruhi masyarakat.
Empat isu utama yang akan dibahas dalam acara ini mencakup penguatan skema legalisasi aset permukiman di atas air, pulau-pulau kecil, dan pulau terluar, serta konflik agraria yang melibatkan aset BUMN/BUMD dan BMN/BMD yang telah dikuasai oleh masyarakat.
Selain itu, perhatian juga diberikan pada arah kebijakan penyelesaian masalah di tanah transmigrasi dan percepatan retribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan.
Menteri Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa GTRA Summit 2023 membutuhkan komitmen bersama dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan masalah hak atas tanah yang masih dihadapi banyak masyarakat, terutama yang berada di kawasan hutan, milik PTPN, dan wilayah transmigrasi.
Dia berharap agar GTRA bukan hanya seremonial, tetapi juga diimplementasikan secara konkret di lapangan.
Di akhir wawancara, dia menyatakan keyakinannya bahwa setiap kementerian dan lembaga telah memiliki persepsi yang sama dan akan berkerja sama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat.(Hariono)
Editor: Sarwanto
Komentar