Lingga – DPRD Kabupaten Lingga mengadakan Rapat Paripurna dengan agenda utama membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2023, Selasa 19 September 2023.
Rapat yanh dipimpin Ketua DPRD Lingga Nasharuddin dan Bupati Lingga, Muhammad Nizar memiliki tiga poin utama dalam agendanya.
1. Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBD Perubahan Tahun 2023 oleh Bupati Lingga
Dalam pembukaan rapat, Bupati Lingga menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBD Perubahan untuk Tahun Anggaran 2023. Perubahan ini didasarkan pada perkembangan ekonomi dan keuangan daerah serta penyesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2023.
Pendapatan daerah diperkirakan meningkat menjadi Rp. 875.272.663.150,00, naik sebesar Rp. 15.604.862.194,00 dari APBD murni. Terdapat penurunan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp. 12.405.243.513,00, sementara pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar Rp. 28.010.105.707,00.
2. Penyampaian Laporan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi
Selanjutnya, fraksi-fraksi di DPRD Lingga memberikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan RAPBD Perubahan T.A 2023. Berikut tanggapan dari beberapa fraksi:
Fraksi Partai Nasdem
Fraksi Partai Nasdem menyetujui program dan kegiatan dalam RAPBD Perubahan 2023, tetapi mereka mengingatkan tentang potensi permasalahan yang mungkin timbul akibat tambahan anggaran untuk pekerjaan fisik. Mereka juga mengajak semua pihak untuk meningkatkan penerimaan dari sektor PBB P2 melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.
Fraksi Demokrat Perjuangan Bangsa
Fraksi Demokrat Perjuangan Bangsa mendukung RAPBD Perubahan 2023 dengan harapan bahwa anggaran tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi perkembangan yang mungkin terjadi, dan fokus pada pembinaan, promosi, dan dukungan bagi UMKM.
Fraksi Partai Golkar
Fraksi Partai Golkar menilai perubahan APBD ini berdasarkan prinsip efektif, efisien, ekonomis, dan transparan. Mereka mengusulkan penyesuaian pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan alokasi lainnya. Selain itu, mereka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
Fraksi Keadilan Pembangunan
Fraksi Keadilan Pembangunan menekankan pentingnya perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi anggaran yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Mereka mendukung RAPBD Perubahan 2023 dengan penataan prioritas program yang benar-benar penting sesuai dengan keuangan daerah.
3. Tanggapan Bupati Lingga
Bupati Lingga, Muhammad Nizar menyampaikan apresiasi kepada semua fraksi atas pandangan umum mereka terhadap RAPBD Perubahan Tahun 2023.
“Pemerintah daerah akan terus melakukan tata kelola dan pembinaan untuk mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan meningkatkan pendapatan daerah,” ujarnya.
Nizar juga berkomitmen pada prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.(Sar)
Editor: Sarwanto
Komentar