Natuna – Di tengah deretan utang pemerintah kepada pihak ketiga belum juga lunas, Pemerintah Kabupaten Natuna justru kembali menggulirkan sejumlah proyek pembangunan.
Kali ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) jadi sorotan setelah enam paket proyek Penunjukan Langsung (PL) senilai ratusan juta rupiah digelontorkan secara serentak.
Yang menggelitik hati, enam paket proyek itu memiliki nilai sama Rp171.000.000 per paket. Padahal lokasi pembangunan dan jenis pekerjaan berbeda-beda. Tiga dari enam proyek tersebut dimenangkan oleh satu rekanan CV Karya Abadi.
Kondisi ini mengundang tanda tanya besar. Ada apa di balik proyek kembar bernilai seragam ini? Mengapa angka dan polanya terlihat begitu seragam? Siapa diuntungkan?
Misteri Angka Kembar dan Perusahaan Langganan
Enam paket proyek fisik tersebar di lokasi berbeda:
1. Pembangunan batu miring di Gang Kelimpat, Sedanau – CV Air Bunga
2. Pembangunan drainase di Batu Ampar – CV Karya Abadi
3. Drainase Air Tawak Atas – CV Pijar Mandiri
4. Semenisasi menuju MI Darul Ulum Ranai – CV Karya Abadi
5. Drainase di Pelimpak Serasan – CV Cahaya Bahtera Nusantara
6. Jalan menuju Tegul Tuk Terang Bandarsyah – CV Karya Abadi
Proyek-proyek ini bukan hanya menimbulkan pertanyaan karena nilainya kembar, tetapi juga karena komposisi pemenang tender. Tiga proyek dikerjakan oleh satu perusahaan yang sama, seolah mengindikasikan adanya pola khusus atau “jalur dalam” dalam proses penunjukan langsung.
Yang lebih membuat masyarakat garuk kepala, proyek-proyek baru ini dilaksanakan di tengah kondisi keuangan belum stabil. Utang kepada kontraktor lama belum lunas, namun paket proyek baru justru diluncurkan. Apakah ini bentuk pembiaran, atau ada prioritas tersembunyi?
Kepala Dinas Perkim, Edi Rianto, saat dikonfirmasi via WhatsApp pada Senin, 21 Juli 2025, membenarkan bahwa proyek tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Namun, ketika ditanya soal urgensi proyek dan prioritas belanja daerah, ia belum memberikan jawaban tegas.
“Untuk apa proyek ini dilelang jika beban lama belum selesai?” adalah pertanyaan yang hingga kini belum menemukan jawabannya. Transparansi dan pertanggungjawaban menjadi kebutuhan mendesak di tengah kian turunnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Bagi publik Natuna, proyek ini seolah menjadi simbol ironi. Di satu sisi, pembangunan terus berjalan. Di sisi lain, keadilan dan transparansi anggaran dipertanyakan. Jika angka proyek bisa seragam tanpa penjelasan logis, dan pemenangnya tampak berulang, bagaimana publik bisa yakin bahwa prosesnya bersih?
Apalagi jika utang kepada pihak ketiga yang lebih dulu berkeringat belum juga dibayar lunas. Apakah pembangunan ini demi rakyat, atau hanya demi kepentingan segelintir? (Sarwanto)
Editor: Sar
Komentar