TANJUNGPINANG — Terkait keinginan pihak-pihak di berbagai daerah di Kepri, yang berharap agar dibuka kembali pertambangan, yang dengan alasan bisa mendongkrak PAD (Pendapatan Asli Daerah), didepan para wartawan, Nurdin menanggapi bahwa hal itu bukan menjadi prioritasnya dalam mendongkrak ekonomi.
“Anda boleh catat besar-besar, baca visi Provinsi Kepri, salah satu ramah lingkungan. Dengan potensi Kepri yang sangat bagus, tambang bukan menjadi prioritas saya untuk mendongkrak ekonomi,” tegasnya, usai acara Musrembang Perubahan RPJMD Kepri Tahun 2016-2921, di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Jumat, (13/10/2017).
Menurutnya, kalau kira-kira itu tidak terlalu bermanfaat untuk rakyat, itu tidak akan dilakukan. Karena pemerintah tidak mau nanti kalau tambang sesaat, dapat uang banyak, tapi dalam jangka panjang membuat rakyat menderita.“Itu tidak mungkin dilakukan,” tegas Nurdin.
Mengenai dengan izin pertambangan yang sudah dikeluarkan sampai 50% di PTSP kan, Nurdin mengatakan itu belum selesai, dan masih ada proses yang lebih panjang. Bukan hanya perlu ditinjau kembali, tapi harus ditindaklanjuti.
Baginyan apakah sesuai dengan RT/RW (Rencana Tata Ruang Wilayah) ataupun tidak, tapi perlu ada kebijakan politis dan kebijakan Gubernur. Ada pertimbangan untuk rakyat.
Bukan berarti RT/RW itu semua boleh. Karena kita membangun ini juga untuk anak cucu kita juga di belakang hari,” pungkasnya. (m)
Komentar