BATAM,ACIKEPRI.COM– Pembangunan fisik waduk Sei Gong di Desa Sijantung, Kecamatan Galang, Kota Batam ditargetkan selesai Agustus 2018. Saat ini kontruksinya sudah mencapai 77 persen. Waduk Sei Gong merupakan salah satu proyek strategis Nasional dengan anggaran Rp 238,44 miliar.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan, progres pembangunan waduk Sei Gong tinggal sedikit lagi, sampai saat ini kontruksi pembangunan sudah 77 persen, direncanakan Agustus 2018 waduk dengan kapasitas tampung 11,8 juta meter kubik itu sudah bisa dialiri air.
“Agustus 2018 kami harapkan pembangunan Bendungan Sei Gong selesai,” katanya ketika mengunjungi waduk Sei Gong, Jumat (2/3).
Dia menjelaskan waduk Sei Gong memiliki luas genangan 355,99 hektar dan kapasitas tampung 11,8 juta meter kubik. “Dengan daerah aliran sungai kurang lebih 14,87 km2, luas kebutuhan lahan kurang lebih 344,99 Ha ini nantinya bisa menampung kurang lebih 11,80 juta M3 air dengan potensi penyerapan air baku 400 liter per detik,” jelasnya.
Menurut Basuki, kebutuhan air baku masyarakat Batam pada tahun 2020 mencapai 4.500 liter per detik. Sementara, saat ini masih ada kekurangan sekitar 750 liter per detik. Adapun kapasitas air baku yang bisa dialirkan dari bendungan ini mencapai 400 liter per detik. Itu artinya, hanya tersisa 350 liter per detik yang harus dipenuhi pemerintah.
“Kalau kebutuhan Batam tidak kita siapkan tampungan-tampungan air ini, tahun 2020 Batam bisa kekurangan air,” ujarnya.
Selain itu, tinggi waduk rencananya 12 meter namun sekarang baru 6 meter. “Jadi ini sekarang levelnya mungkin di sekitar enam meter, kita mau sampai ke 12 meter,” ujarnya.
Basuki menambahkan saat ini masih ada kendala ditemui dilapangan yakni pembebasan lahan warga, namun hal tersebut akan rampung pada akhir bulan dengan memberikan uang kerahiman (ganti rugi) sesuai dengan Perpres nomor 56 tahun 2017.
Untuk diketahui proyek waduk Sei Gong mulai dikerjakan sejak Desember 2015. Kontrak pengerjaan oleh WIKA-Tusenss, KSO yang target penyelesaian pada 18 Desember 2018 ini menghabiskan dana sejumlah Rp 238.446.185.687, dengan waktu pemeliharaan 365 hari atau sampai tanggal 18 Desember 2019. Adapun sumber dananya dari APBN tahun 2015 sampai 2018.
Deputi IV BP Batam, Mayjen TNI Eko Budi Soepriyanto mengatakan pembebasan lahan di waduk Sei Gong tinggal penilaian oleh tim apresial yang terdiri dari orang-orang independen untuk menentukan aset warga sekaligus memberikan uang kerahiman sesuai dengan Perpres nomor 56 tahun 2017.
“Tim Terpadu diketuai Sekda (Provinsi Kepri) sudah dibentuk semua sudah bekerja , selanjutnya wajib ada tim apresial yang independen untuk menilai aset terus dilaporkan kepada Tim Terpadu dan dilaporkan kepada Gubernur (Kepri). Darisanalah dasar pembuatan SK memberikan uang kerahiman,” katanya di gedung BP Batam, Kamis (1/3).
Budi memastikan minggu kedua bulan Maret proses pemberian uang kerahiman tuntas dibayarkan kepada warga yang menduduki lahan sebanyak 78 persil, setelah semua selesai maka BP Batam akan merencanakan untuk mengoperasikan sehingga bisa difungsikan menjadi waduk.
“Minggu kedua tuntas dilakukan pembayaran, semua sudah on the track. Bicara legalitas sebenarnya tidak ada karena masuk kawasan peruntukan hutan, namun kita berharap tidak ada benturan fisik, serta sudah diatur dalam Perpres 56 tahun 2017,” jelasnya.
Waduk Sei Gong sendiri termasuk dalam Perpres 56 Tahun 2017 tentang penangganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional, Sei Gong merupakan proyek strategis Nasional nomor 155.
Sebelumnya, 78 warga yang berdomisili disana tidak mau dipindahkan begitu saja apabila Pemerintah tidak memberikan ganti rugi lahan, mereka mengklaim telah puluhan tahun menggarap lahan untuk berkebun dalam menyambung kehidupan.
Diwaktu berbeda dalam kunjungannya ke waduk Sei Gong Presiden Joko Widodo mau proyek strategis Nasional tersebut rampung pertengahan 2018. “Saya minta ke kementerian terkait kalau bisa dipercepat, pertengahan 2018 sudah rampung dan mulai beroperasi,” katanya beberapa waktu lalu.
Dilirik Cina
Sementara itu, investor asal Cina disebut-sebut tertarik membangun dan mendanai proyek jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dengan perkiraan investasi sedikitnya Rp4 triliun.
Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun mengatakan, beberapa investor asing sudah menyampaikan keinginannya tersebut.
“Salah satunya (investor asal Cina) yang membangun Jembatan Suramadu (Surabaya–Madura),” kata Nurdin seusai makan siang bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono, Jumat (2/3).
Jembatan Suramadu dibangun kontraktor China Communication Construction Group (CCCG), sebuah BUMN milik pemerintah Cina.
Menurut Gubernur, jika jembatan sepanjang kurang lebih 7 kilometer tersebut direalisasikan, tidak hanya menguntungkan Kepri, tetapi juga nasional. Pasalnya, keberadaan jembatan tersebut dapat menarik investasi dari pengusaha nasional maupun asing.
“Sekarang kami menunggu scheme aturan dari pemerintah,” kata Nurdin. Pemprov, tuturnya, siap memberi kemudahan antara lain, perizinan melalui pelayanan satu atap.
Menteri Basoeki ketika dimintai konfirmasinya membenarkan jika sudah banyak investor asing yang tertarik membangun jembatan tersebut, terutama dari Cina. Menurutnya, pemerintah masih akan mengkaji lebih lanjut skema pembangunannya.
“Apakah dibangun sepenuhnya oleh swasta, KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha), atau APBN. Semuanya harus dikaji.”
Beberapa waktu lalu, Kementerian PUPR pernah menyatakan bahwa proyek pembangunan Jembatan Batam-Bintan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Pengusahaan Batam.
Direktur Jembatan Kementerian PUPR Iwan Zarkasi, ketika itu mengatakan bahwa pembangunan jembatan yang menghubungkan kedua pulau di Provinsi Kepulauan Riau itu belum termasuk ke dalam program pembangunan jembatan bentang panjang pada 2018.
Menurutnya, penanggung jawab program tersebut berada di Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). “Saya belum mengetahui tentang rencana itu. Belum ada program pembangunan Jembatan Batam-Bintan untuk jembatan bentang panjang tahun depan, dan belum ada pembicaraan sama sekali,” ujarnya kepada Bisnis.com.
Seperti dikutip dari The Strait Times pada saat itu, Jembatan Batam-Bintan pertama kali diinisiasi oleh Batam Industrial Development Authority (BIDA) pada 2005. Pasca melakukan studi kelayakan pada 2012, sebuah perusahaan Korea Selatan disebut-sebut berminat untuk ikut serta dalam proyek ini. Akan tetapi, proyek tersebut batal dibangun.
Pemerintah daerah berusaha menghidupkan kembali jembatan tersebut untuk menggenjot konektivitas di Kepulauan Riau. Infrastruktur yang menghubungkan Pulau Batam—Pulau Tanjung Sauh—Pulau Bau—Pulau Bintan ini pun disebut-sebut membutuhkan dana sekitar US$350 juta. (R”)
Komentar